.jpg)
Dalam rancangan tersebut, Pemprov Jatim memproyeksikan Pendapatan Daerah mencapai Rp26,4 triliun, sementara Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp27,4 triliun.
Penyampaian Nota Keuangan disampaikan langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Sekdaprov Adhy Karyono.
Gubernur Khofifah menjelaskan bahwa Raperda APBD 2027 disusun dengan menyelaraskan tema RKP nasional dan RKPD Jatim, yaitu memperkuat pelayanan dasar guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
“Arah kebijakan RAPBD Tahun Anggaran 2027 difokuskan pada penguatan pendapatan daerah, belanja yang produktif, dan pembiayaan yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik,” ujar Khofifah.
Rincian Postur Anggaran RAPBD Jatim 2027
target pendapatan daerah sebesar Rp26,4 triliun ditopang oleh beberapa sektor utama:
Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp17,7 triliun
Pendapatan Transfer: Rp8,6 triliun
Lain-lain Pendapatan Sah: Rp28 miliar
Untuk memenuhi target tersebut, Pemprov Jatim menyiapkan strategi optimasi digitalisasi pajak daerah, perbaikan basis data, efisiensi retribusi, hingga penguatan kerja sama role sharing dan cost sharing pemungutan pajak kendaraan (PKB, BBNKB, Opsen) bersama pemerintah kabupaten/kota.
Prioritas Belanja: Pendidikan & Kesehatan Mendominasi
Dari total alokasi belanja sebesar Rp27,4 triliun, Pemprov Jatim memprioritaskan pemenuhan kebutuhan mandatory spending serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) masyarakat.
Berikut adalah sebaran prioritas alokasi belanja utama:
Sektor Pendidikan: Rp8,3 triliun (memenuhi mandatori min. 20%)
Sektor Kesehatan: Rp5,5 triliun
Sektor Keuangan: Rp5,8 triliun
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang (PUPR): Rp1,6 triliun (infrastruktur publik dialokasikan min. 40% di luar belanja transfer)
Sektor Sosial: Rp490,5 miliar
Kesbangpol & Pengawasan (Inspektorat): Masing-masing Rp355 miliar dan Rp66,6 miliar.
Khofifah menegaskan, alokasi anggaran tidak hanya berfokus pada pemenuhan angka makro, tetapi difokuskan untuk intervensi masalah mendasar seperti percepatan penurunan angka stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta pengendalian inflasi daerah.
“Pendidikan dan kesehatan yang kuat akan menjadi modal utama dalam membangun sumber daya manusia yang produktif dan mampu menjawab kebutuhan ekonomi yang terus berkembang,” pungkas Khofifah.(Red)